Program Pembangunan Pertanian Berbasis Aspirasi Masyarakat Petani

Sumber Berita : Sekretariat Jenderal


Memasuki tahun ke lima pelaksanaan program pembangunan pertanian, Kabinet Indonesia Bersatu 2004 – 2009, Menteri Pertanian, Anton Apriyantono melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pertanian yang diluncurkan sejak empat tahun yang lalu, diawali oleh pencanangan “Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan” pada tahun 2005 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui rangkaian kunjungan kerja ke lapangan. Setelah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Banten, Jawa Barat bagian selatan dan Jawa Tengah, pada tanggal 18 – 23 Februari 2009, Mentan dan rombongan menyusuri jalur darat wilayah Sumatera bagian barat dimulai dari Jambi, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan. Mentan berdialog langsung dengan berbagai komponen masyarakat pertanian mulai dari kelompok-kelompok tani, penyuluh pertanian sampai aparat pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa sedikitnya di 17 desa, 17 kecamatan dan 15 kabupaten/kota. Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh 9 (sembilan) pejabat eselon satu dan sejumlah eselon II, III dan IV.

Saat berdialog langsung dengan berbagai komponen masyarakat pertanian di berbagai tingkatan wilayah ini, Mentan menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk (1) mengetahui secara langsung potensi dari setiap wilayah, (2) memantau secara obyektif pelaksanaan program-program Departemen Pertanian yang digulirkan kepada masyarakat, (3) menggali aspirasi, kebutuhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat, dan (4) memberikan solusi baik jangka pendek maupun menengah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat pertanian di lapangan.

Setidaknya ada 6 program yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat petani, pekebun dan peternak yang terungkap selama dialog berlangsung hampir di semua tempat kunjungan, yaitu: (1) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dirasakan sebagai program pemacu penguatan awal permodalan kelompok dan sebagai cikal bakal terbangunnya kelembagaan keuangan mikro di pedesaan. (2) SL-PTT; yang diikuti dengan pendampingan penyuluh dan tenaga POPT serta subsidi benih bermutu, telah mendorong kelompok tani secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dan bahan pengendalian hama penyakit kimia sintetis, dengan perolehan hasil panen 7 – 21 % lebih tinggi dari pola pertanian konvensional, (3) Primatani, merupakan program akselerasi penerapan inovasi teknologi, mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kesejahteraan para anggota kelompok tani yang terlibat dalam program tersebut, (4) LM-3, secara nyata menciptakan kemandirian lembaga-lembaga keagamaan di bidang ekonomi, menjadi motor penggerak agribisnis di lingkungan masyarakat sekitarnya serta menghasilkan lulusan santri yang kuat di bidang aqidah dan siap menjadi wirausaha di bidang agribisnis, (5) JITUT DAN JIDES yang pembangunannya dilaksanakan dengan pola swadaya masyarakat, tidak hanya menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat, tetapi juga tepat sasaran dan kebutuhan serta meningkatkan intensitas penanaman dari satu kali setahun menjadi 2 kali setahun; serta (6) revitalisasi perkebunan, yang banyak membantu para petani pekebun melakukan peremajaan tanaman. Terungkap juga bahwa situasi kritis yang menimpa para pekebun sebagai dampak krisis financial global sudah terlampaui. Harga sawit (TBS) di tingkat petani sudah mencapai antara Rp. 970,- sampai Rp. 1050,- per Kg, sedangkan pendapatan petani karet juga sudah mulai merayap mencapai sekitar Rp. 40.000/hari/Ha. Persoalan yang dihadapi pekebun saat ini khususnya petani pekebun swadaya adalah kekurangan tenaga kerja.

Pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian juga menangkap berbagai persoalan yang masih dihadapi dan dikeluhkan oleh para petani. Mentan menyatakan akan memberikan prioritas penanganannya, dan beberapa diantaranya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, antara lain (1) buruknya sarana jalan terutama di sepanjang jalan menuju dan keluar dari kabupaten Kerinci, menyebabkan tidak optimalnya penanganan potensi agribisnis hortikultura di kabupaten ini. Sarana jalan yang buruk ditambah minimnya penanganan pasca panen, menyebabkan potensi yang tinggi belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat/petani, (2) ketersediaan serta langka dan mahalnya harga pupuk bersubsidi dan non subsidi dikeluhkan oleh para petani terutama petani pekebun, (3) irigasi, di beberapa daerah tertentu memerlukan perbaikan besar-besaran, karena sebagian besar saluran irigasi rusak dan kurang berfungsi, sementara di daerah lainnya sangat mendesak dibangunnya irigasi yang baru, dan (4) harga pembelian DOLOG terhadap gabah dan beras petani yang masih di bawah HPP. Di Kabupaten OKI Sumatera Selatan, misalnya, DOLOG membeli harga beras petani Rp. 4300,- /Kg, sementara HPP Rp. 4500,-/Kg. Lebih rendahnya harga pembelian DOLOG kemungkinan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya masalah mutu.



PRESS RELEASE
PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS ASPIRASI MASYARAKAT PETANI
(HASIL KUNJUNGAN KERJA MENTERI PERTANIAN DI
WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT)

Sumber: Biro Hukmas Deptan