Tonggak Sejarah Pembangunan Pertanian

Ditulis oleh Abdurachman Adimihardja (Tim Teknis PRIMA TANI.)
Thursday, 22 February 2007
Dalam pidato pelepasan 200 Pemandu Teknologi, pada tgl 16 Februari 2007 yang lalu di Auditorium Departemen Pertanian, Menteri Pertanian RI menyatakan bahwa Implementasi PRIMA TANI merupakan tonggak sejarah pembangunan pertanian Indonesia, yang berawal dari desa. Benarkah demikian ?
Kalau kita kilas balik ke belakang, salah satu tonggak yang masih tampak jelas adalah Revolusi Hijau, yang direalisasikan melalui Program Bimbingan Massal (BIMAS). Program ini bertujuan meningkatkan produksi padi nasional, dengan menerapkan Panca Usaha, yaitu benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, pengendalian hama/penyakit, dan tandur jajar. Kita bersyukur kepada Allah SWT, bahwa program tersebut terbukti berhasil meningkatkan produksi beras secara signifikan, sehingga pada tahun 1984 Indonesia mencapai Swa Sembada Beras. Namun, kita pun harus waspada bahwa program tersebut membawa dampak negatif, antara lain berupa penggunaan agrokimia yang berlebihan, sehingga menimbulkan pencemaram lingkungan. Selain itu, perlu pula diperhatikan apakah produksi padi yang tinggi tersebut sudah mensejahterakan petani ? .

Berbeda dengan Bimas, tujuan utama PRIMA TANI adalah meningkatkan pendapatan petani, memperbaiki system pertanian, dan melestarikan lingkungan, bukan meningkatkan produksi komoditas pertanian tertentu setinggi mungkin. Komoditas uggulan dapat dipilih lebih dari satu, dalam pola tumpang sari atau tanaman-ternak, dan sebagainya. Boleh saja produktivitas komoditas pertanian pada tingkatan sedang-sedang saja, asal usaha tani dilaksanakan secara efisien, dan mampu meningkatkan pendapatan petani. Sebagai contoh, di lahan pasang-surut, dikenalkan penanaman jeruk dalam system surjan. Produktivitas padi mungkin saja tidak optimal karena sebagian lahan ditanami jeruk, namun pendapatan petani dapat meningkat 300-400 %, dari penjualan buah jeruk tersebut.

Bantuan utama yang diberikan kepada petani dalam PRIMA TANI adalah teknologi inovatif dan kelembagaan agribisnis pedesaan. Inovasi tersebut didiseminasikan secara partisipatif, tidak bersifat komando atau top-down. Inovasi pertanian, yang berupa komoditas pertanian unggulan, teknologi maju dan kelembagaan pendukung, tidak ditentukan oleh para pejabat Departemen Pertanian, tetapi dipilih oleh petani sendiri. Mereka memilih komoditas dan teknologi sesuai kemauan dan kemampuan mereka sendiri, dan tentu saja memperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi sumberdaya lahan, air, iklim dan aspek social-ekonomi-budaya. Pemilihan inovasi tersebut dilaksanakan melalui 'Participatory Rural Appraisal' yang dilaksanakan bersama-sama oleh Peneliti, Penyuluh, Petani, Pemda dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Dalam PRIMA TANI, masyarakat desa yang pada umumnya sudah mahir bertani, diajak bekerja-sama untuk memanfaatkan potensi desa yang mereka miliki, berupa sumberdaya lahan, air, anasir iklim, ketrampilan, budaya local, dan sebagainya. Sistem pertanian 'subsintance' dan kurang efisien, secara bertahap diubah kearah 'agribisnis industrial pedesaan' atau 'agro-industri', dengan Sistem Usaha Intensifikisasi dan Diversifikasi.

Pencapaian tujuan PRIMA TANI jelas tidak mudah, dan tentunya memerlukan kerja keras baik dalam perencanaan, maupun implementasi lapangan. Itulah sebabnya Menteri Pertanian menugaskan 200 Peneliti Senior untuk bekerja di pedesaan, dalam rangka membantu implementasi PRIMA TANI, sekaligus membantu perencanaan pembangunan pertanian daerah. Di samping itu, kesempatan berada dan berbaur dengan masyarakat juga diharapkan dapat digunakan oleh para peneliti tersebut untuk mempelajari lebih mendalam permasalahan pertanian dan masyarakat tani dalam mendukung pembangunan pertanian.

Kalau PRIMA TANI diterapkan sesuai konsepsi yang telah disepakati bersama, dan dilaksanakan dengan disiplin tinggi serta kerja-sama sinergis semua pemangku-kepentingan, maka tepat sekali pernyataan Menteri Pertanian tersebut di atas, bahwa Tonggak Baru Sejarah Pembangunan Pertanian telah ditorehkan. Pemangku kepentingan pembangunan pertanian tidak hanya Departemen Pertanian, tetapi bersama-sama dengan Departemen lain yang terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat tani, yang seyogyanya bersinergi melaksanakan berbagai program pembangunan yang terintegrasi dalam membangun wilayah pedesaan.